Perda no 12 Tahun 2017

Perda no 12 Tahun 2017 tentang BPD

Perda 12 Tahun 2017 BPD

BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEPARA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA
Dan
BUPATI JEPARA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
11. Pengawasan kinerja Petinggi adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Petinggi.
12. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Petinggi kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Petinggi dalam satu tahun anggaran.
BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Maksud Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.
Pasal 3
Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk :
a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.
Pasal 4
Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. alokasi jumlah anggota BPD di Desa;
b. bidang dalam kelembagaan BPD;
c. staf administrasi BPD;
d. ketentuan pembagian wilayah untuk keterwakilan anggota BPD;
e. hubungan BPD dengan lembaga lain di Desa; dan/atau
f. peningkatan kapasitas BPD.
BAB III
KEANGGOTAAN BPD
Bagian Kesatu
Pengisian Anggota BPD
Pasal 5
(1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan melalui proses secara musyawarah perwakilan.
(2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(3) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.
(4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Desa seperti wilayah dusun, rukun warga atau rukun tetangga.
(5) Penghitungan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
a. Jumlah Penduduk
1. sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa, skor sama dengan 1 (satu);
2. 5.001 (lima ribu satu) s.d. 10.000 (sepuluh ribu) jiwa, skor sama dengan 2 (dua);
3. lebih dari 10.000(sepuluh ribu) jiwa, skor sama dengan 3 (tiga).
b. Kemampuan Keuangan (APB Desa)
1. sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), skor sama dengan 1 (satu);
2. Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) s.d. Rp5.000.000.000,00(lima milyar rupiah), skor sama dengan 2 (dua);
3. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), skor sama dengan 3 (tiga).
(6) Penetapan jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan penjumlahan skor jumlah penduduk dan kemampuan keuangan (APB Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan ketentuan sebagai berikut :
a. skor 2 (dua) s.d. 3 (tiga), jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang;
b. skor 4 (empat) s.d. 5 (lima), jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang;
c. skor 6 (enam), jumlah anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang.
Pasal 6
Pengisian anggota BPD, dilakukan melalui :
a. pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
b. pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.
Pasal 7
(1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa.
(2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Desa dari wilayah pemilihan dalam Desa.
(3) Wilayah pemilihan dalam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam Desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
(4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
Pasal 8
(1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
(2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan perempuan.
(3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih.
Bagian Kedua
Panitia Pengisian Anggota BPD
Pasal 9
(1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Petinggi.
(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan yang meliputi antara lain :
a. tokoh agama;
b. tokoh adat;
c. tokoh pendidikan; dan
d. tokoh masyarakat lainnya.
(4) Petinggi dan BPD dilarang menjadi anggota Panitia Pengisian Anggota BPD.
(5) Susunan Panitia Pengisian Anggota BPD dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pengisian Anggota BPD dengan difasilitasi Petinggi, sebagai berikut :
a. ketua merangkap anggota;
b. wakil ketua merangkap anggota;
c. sekretaris merangkap anggota; dan
d. anggota.
(6) Panitia Pengisian Anggota BPD tidak dapat dicalonkan menjadi anggota BPD, dan apabila dicalonkan menjadi anggota BPD, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan dan digantikan dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tanggung jawab dan wewenang Panitia Pengisian Anggota BPD diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 10
(1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
(3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
Bagian Ketiga
Persyaratan Anggota BPD
Pasal 11
Persyaratan calon anggota BPD adalah:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan; dan
i. bersedia bertempat tinggal tetap di wilayah pemilihan Desa yang bersangkutan apabila sudah diangkat menjadi anggota BPD yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.
Bagian Keempat
Mekanisme Pengisian Anggota BPD
Pasal 12
(1) Pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
(2) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.
Pasal 13
(1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Petinggi paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
(2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Petinggi kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian anggota BPD dan teknis pemilihan anggota BPD diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Peresmian Anggota BPD
Pasal 14
(1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Petinggi.
(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
(3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
Pasal 15
(1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
(2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
Pasal 16
(1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Pasal 17
(1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
(2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
e. Khonghucu “Ke hadirat Tian (baca Thien) di tempat yang Maha Tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi (baca Khung Ce), Dipermuliakanlah.
(3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.
Pasal 18
Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
Bagian Keenam
Pemberhentian Anggota BPD
Pasal 19
(1) Anggota BPD berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri; atau
c. diberhentikan.
(2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
a. berakhir masa keanggotaan;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
d. tidak melaksanakan kewajiban;
e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan;
k. ditetapkan sebagai calon Petinggi; dan/atau
l. ditetapkan sebagai calon perangkat Desa.
Pasal 20
(1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Petinggi.
(2) Usulan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
(3) Persetujuan usulan pemberhentian anggota BPD dalam musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan paling sedikit 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
(4) Petinggi menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
(5) Apabila pimpinan BPD dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak mengusulkan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petinggi dapat mengusulkan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat dengan disertai persyaratan administratif.
(6) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
(7) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
(8) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Ketujuh
Pemberhentian Sementara
Pasal 21
(1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
(2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
(3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.
Bagian Kedelapan
Pengisian Anggota BPD Antarwaktu
Pasal 22
(1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
(2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
(3) Apabila calon anggota BPD antarwaktu dari keterwakilan wilayah sudah habis, maka pengisian anggota BPD antarwaktu kembali ke mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 7.
(4) Apabila calon anggota BPD antarwaktu dari keterwakilan perempuan sudah habis, maka pengisian anggota BPD antarwaktu kembali ke mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 8.
Pasal 23
(1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Petinggi menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
(2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
(3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Petinggi.
(4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.
Pasal 24
(1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
(2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.
Pasal 25
(1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
(2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.
Bagian Kesembilan
Larangan Anggota BPD
Pasal 26
Anggota BPD dilarang:
a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
c. menyalahgunakan wewenang;
d. melanggar sumpah/janji jabatan;
e. merangkap jabatan sebagai Petinggi dan perangkat Desa;
f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
g. sebagai pelaksana proyek Desa;
h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
BAB IV
KELEMBAGAAN BPD
Bagian Kesatu
Kelembagaan BPD
Pasal 27
(1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
a. pimpinan; dan
b. bidang.
(2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua;
b. 1 (satu) orang wakil ketua;dan
c. 1 (satu) orang sekretaris.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang;
(5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.
Bagian Kedua
Mekanisme Pemilihan Pimpinan dan Ketua Bidang BPD
Pasal 28
(1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
(2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
(3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
(4) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan/atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.
Pasal 29
(1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan Keputusan BPD.
(2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.
Bagian Ketiga
Staf Administrasi BPD
Pasal 30
(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Staf Administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V
FUNGSI DAN TUGAS BPD
Bagian Kesatu
Fungsi BPD
Pasal 31
BPD mempunyai fungsi:
a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Petinggi;
b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c. melakukan pengawasan kinerja Petinggi.
Bagian Kedua
Tugas BPD
Pasal 32
BPD mempunyai tugas:
a. menggali aspirasi masyarakat;
b. menampung aspirasi masyarakat;
c. mengelola aspirasi masyarakat;
d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
g. membentuk panitia pemilihan Petinggi;
h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Petinggi antarwaktu;
i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Petinggi;
j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Petinggi;
k. melakukan evaluasi LKPPD;
l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya;dan
m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 1
Penggalian Aspirasi Masyarakat
Pasal 33
(1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
(2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
(3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan Keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
(4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
(5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.
Paragraf 2
Menampung Aspirasi Masyarakat
Pasal 34
(1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
(2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam Musyawarah BPD.
Paragraf 3
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat
Pasal 35
(1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
(2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Petinggi dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.
Paragraf 4
Penyaluran Aspirasi Masyarakat
Pasal 36
(1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan/atau tulisan.
(2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Petinggi.
(3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Petinggi, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.
Paragraf 5
Penyelenggaraan Musyawarah BPD
Pasal 37
(1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan Keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
(2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
a. musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa;
b. evaluasi LKPPD;
c. menetapkan peraturan tata tertib BPD; dan
d. usulan pemberhentian anggota BPD.
(3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD;
c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan Keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.
Paragraf 6
Penyelenggaraan Musyawarah Desa
Pasal 38
(1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
(2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. penataan Desa;
b. perencanaan Desa;
c. kerja sama Desa;
d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
e. pembentukan BUMDesa;
f. penambahan dan pelepasan aset Desa; dan
g. kejadian luar biasa.
(4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. perwakilan kelompok tani;
f. perwakilan kelompok nelayan;
g. perwakilan kelompok perajin;
h. perwakilan kelompok perempuan;
i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan/atau
j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
(5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
(6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Paragraf 7
Pembentukan Panitia Pemilihan Petinggi
Pasal 39
(1) BPD membentuk pantia pemilihan Petinggi serentak dan panitia pemilihan Petinggi antarwaktu.
(2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
Pasal 40
(1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) terdiri dari perangkat Desa dan unsur masyarakat.
(2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
(3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BPD.
(4) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan Keputusan BPD.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah anggota panitia sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 41
(1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Petinggi antarwaktu.
(2) Penyaringan bakal calon Petinggi menjadi calon Petinggi, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
(3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga), panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
(4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
(5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan pemilihan Petinggi sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
Paragraf 8
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Untuk
Pemilihan Petinggi Antarwaktu
Pasal 42
(1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Petinggi antarwaktu.
(2) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Petinggi yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Petinggi terpilih.
(3) Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Petinggi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD.
Pasal 43
BPD menyampaikan calon Petinggi terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Petinggi dari panitia pemilihan.
Paragraf 9
Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Peraturan Desa
Pasal 44
(1) BPD dan Petinggi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan/atau Petinggi.
(2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
(3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
(4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Petinggi untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
(5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.
Pasal 45
(1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Petinggi tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
(2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Petinggi kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
(3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
a. penghentian pembahasan; atau
b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
(4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.
Paragraf 10
Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Petinggi
Pasal 46
(1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Petinggi.
(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
b. pelaksanaan kegiatan; dan
c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.
Pasal 47
Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Petinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.
Paragraf 11
Evaluasi Laporan Keterangan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pasal 48
(1) BPD melakukan evaluasi LKPPD.
(2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Petinggi selama 1 (satu) tahun anggaran.
(3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
(4) Evaluasi pelaksanaan tugas Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;
b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten;
c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
d. prestasi Petinggi.
(5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.
Pasal 49
(1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
(2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
a. membuat catatan tentang kinerja Petinggi;
b. meminta keterangan atau informasi;
c. menyatakan pendapat; dan
d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
(3) Dalam hal Petinggi tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Petinggi.
(4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.
Paragraf 12
Hubungan BPD dengan lembaga lain di Desa
Pasal 50
(1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Petinggi untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD.
(2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
(3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Petinggi.
(4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Desa.
Pasal 51
(1) Hubungan kerja BPD dengan Petinggi merupakan hubungan timbal balik dan kemitraan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(2) Hubungan kerja BPD dengan lembaga lain di Desa merupakan hubungan konsultatif dan koordinatif.
BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD
Bagian Kesatu
Hak BPD
Pasal 52
BPD berhak:
a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Paragraf 1
Pengawasan
Pasal 53
(1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Petinggi.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagiamana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Paragraf 2
Pernyataan Pendapat
Pasal 54
(1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.
(2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
(4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.
Paragraf 3
Biaya Operasional
Pasal 55
(1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
(3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan Desa.
Bagian Kedua
Hak Anggota BPD
Pasal 56
(1) Anggota BPD berhak:
a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d. memilih dan dipilih; dan
e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
(2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
(3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri.
b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.
Pasal 57
(1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e.
(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
(3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
(4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.
Pasal 58
(1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
(2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
(3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
(4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
Pasal 59
Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan APBDesa.
Pasal 60
(1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten dalam 2 (dua) kategori:
a. kategori pimpinan;dan
b. kategori anggota.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Kewajiban Anggota BPD
Pasal 61
Anggota BPD wajib:
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Bagian Keempat
Laporan Kinerja BPD
Pasal 62
(1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
a. dasar hukum;
b. pelaksanaan tugas; dan
c. penutup.
(3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Petinggi dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.
(4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai format laporan kinerja BPD diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 63
(1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.
Bagian Kelima
Kewenangan BPD
Pasal 64
BPD berwenang:
a. mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasi;
b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Petinggi;
e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Petinggi untuk dialokasikan dalam RAPB Desa;
k. mengelola biaya operasional BPD;
l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Petinggi; dan
m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
BAB VII
PERATURAN TATA TERTIB BPD
Pasal 65
(1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
(2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
(3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
c. waktu musyawarah BPD;
d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
e. tata cara musyawarah BPD;
f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD;
g. pembuatan berita acara musyawarah BPD; dan
h. kode etik.
(4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
a. pelaksanaan jam musyawarah;
b. tempat musyawarah;
c. jenis musyawarah; dan
d. daftar hadir anggota BPD.
(5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
(6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Petinggi; dan
d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
(7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
b. penyampaian jawaban atau pendapat Petinggi atas pandangan BPD;
c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Petinggi; dan
d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
(8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
a. penyusunan notulen rapat;
b. penyusunan berita acara;
c. format berita acara;
d. penandatanganan berita acara; dan
e. penyampaian berita acara.
BAB VIII
BIAYA PEMILIHAN
Pasal 66
(1) Biaya pengisian anggota BPD bersumber dari APBDesa.
(2) Panitia pengisian anggota BPD mengajukan rancangan biaya kepada Petinggi yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan pemerintah Desa.
BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 67
Bupati melakukan pembinaan dan pengawasaan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaran Pemerintahan Desa di wilayahnya.
Pasal 68
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, meliputi:
a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
b. fasilitasi dan konsultasi rancangan Peraturan Desa;
c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu;
e. melakukan penelitian tentang pelaksanaan tugas BPD; dan
f. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.
BAB X
PENDANAAN
Pasal 69
Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten;
b. APBDesa; dan
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 70
(1) Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa, pemekaran atau penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
(2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan berupa pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 71
Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 72
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 73
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.
Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 9 Oktober 2017
BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI
Diundangkan di Jepara
pada tanggal 9 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

SOLIH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017 NOMOR 12
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH : (12/2017).
PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 12 TAHUN 2017TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
I. UMUMI.
Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta dimaksudkan untuk terciptanya Pemerintahan Desa yang efektif dan efisien demi mewujudkan desa yang maju, mandiri dan sejahtera.
Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dan dilaksanakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka terdapat beberapa hal yang harus disesuaikan terkait kelembagaan BPD. Sehingga dalam . Sehingga dalam pelaksanaannya, guna tertib dan terwujudnya kepastian hukum, maka diperlukan pelaksanaannya, guna tertib dan terwujudnya kepastian hukum, maka diperlukan penyesuaian penyesuaian penyesuaian penyesuaian penyesuaian penyesuaian penyesuaian penyesuaian penyesuaian penyesuaian penyesuaian kembali kembali kembali kembali kembali kembali kelembagaan BPD yang telah diatukelembagaan BPD yang telah diatukelembagaan BPD yang telah diatu kelembagaan BPD yang telah diatukelembagaan BPD yang telah diatukelembagaan BPD yang telah diatukelembagaan BPD yang telah diatukelembagaan BPD yang telah diatukelembagaan BPD yang telah diatukelembagaan BPD yang telah diatukelembagaan BPD yang telah diatukelembagaan BPD yang telah diatukelembagaan BPD yang telah diatukelembagaan BPD yang telah diatu kelembagaan BPD yang telah diatukelembagaan BPD yang telah diatukelembagaan BPD yang telah diatukelembagaan BPD yang telah diatukelembagaan BPD yang telah diatukelembagaan BPD yang telah diatukelembagaan BPD yang telah diatukelembagaan BPD yang telah diatu kelembagaan BPD yang telah diatukelembagaan BPD yang telah diatukelembagaan BPD yang telah diatukelembagaan BPD yang telah diatu kelembagaan BPD yang telah diatukelembagaan BPD yang telah diatur dalam Peratr dalam Peratr dalam Peratr dalam Peratr dalam Perat r dalam Peratr dalam Peratr dalam Peratr dalam Peratr dalam Peratr dalam Peratr dalam Peraturan uran uran uran uran Daerah aerah aerah aerah aerah aerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan DesaKabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa, melalui pembentukan Peraturan Daerah ini.melalui pembentukan Peraturan Daerah ini.melalui pembentukan Peraturan Daerah ini. melalui pembentukan Peraturan Daerah ini. melalui pembentukan Peraturan Daerah ini. melalui pembentukan Peraturan Daerah ini.melalui pembentukan Peraturan Daerah ini.melalui pembentukan Peraturan Daerah ini.melalui pembentukan Peraturan Daerah ini.melalui pembentukan Peraturan Daerah ini.melalui pembentukan Peraturan Daerah ini.melalui pembentukan Peraturan Daerah ini.melalui pembentukan Peraturan Daerah ini.melalui pembentukan Peraturan Daerah ini.melalui pembentukan Peraturan Daerah ini.melalui pembentukan Peraturan Daerah ini.melalui pembentukan Peraturan Daerah ini.melalui pembentukan Peraturan Daerah ini.melalui pembentukan Peraturan Daerah ini.melalui pembentukan Peraturan Daerah ini.melalui pembentukan Peraturan Daerah ini.melalui pembentukan Peraturan Daerah ini.melalui pembentukan Peraturan Daerah ini.melalui pembentukan Peraturan Daerah ini.melalui pembentukan Peraturan Daerah ini.melalui pembentukan Peraturan Daerah ini.melalui pembentukan Peraturan Daerah ini.melalui pembentukan Peraturan Daerah ini. melalui pembentukan Peraturan Daerah ini.melalui pembentukan Peraturan Daerah ini.melalui pembentukan Peraturan Daerah ini.melalui pembentukan Peraturan Daerah ini.melalui pembentukan Peraturan Daerah ini.melalui pembentukan Peraturan Daerah ini. melalui pembentukan Peraturan Daerah ini.
II. PASAL DEMI PASALII. PASAL DEMI PASALII. PASAL DEMI PASALII. PASAL DEMI PASALII. PASAL DEMI PASALII. PASAL DEMI PASALII. PASAL DEMI PASALII. PASAL DEMI PASALII. PASAL DEMI II. PASAL DEMI II. PASAL DEMI PASALII. PASAL DEMI PASALII. PASAL DEMI PASALII. PASAL DEMI PASALII. PASAL DEMI PASALII. PASAL DEMI PASALII. PASAL DEMI PASALII. PASAL
DEMI Pasal 1Pasal 1Pasal 1Pasal 1Pasal 1 Pasal 1
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Pasal 2Pasal 2Pasal 2Pasal 2Pasal 2 Pasal 2
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Pasal 3Pasal 3Pasal 3Pasal 3Pasal 3 Pasal 3
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Pasal 4Pasal 4Pasal 4Pasal 4Pasal 4 Pasal 4
Cukup JelasCukup JelasCukup JelasCukup JelasCukup JelasCukup JelasCukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas
Pasal 5Pasal 5Pasal 5Pasal 5Pasal 5 Pasal 5
Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1) Ayat (1)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2) Ayat (2)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3) Ayat (3)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4) Ayat (4)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (5)Ayat (5)Ayat (5)Ayat (5)Ayat (5)Ayat (5) Ayat (5)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Pasal 6Pasal 6Pasal 6Pasal 6Pasal 6 Pasal 6
Cukup JelasCukup JelasCukup JelasCukup JelasCukup JelasCukup JelasCukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas
Pasal 7Pasal 7Pasal 7Pasal 7Pasal 7 Pasal 7
Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1) Ayat (1)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2) Ayat (2)
Unsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang meme Unsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang meme Unsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memeUnsur wakil wilayah merupakan warga masyarakat yang memenuhi syarat nuhi syarat nuhi syarat nuhi syarat nuhi syarat nuhi syarat nuhi syarat nuhi syarat nuhi syarat nuhi syarat nuhi syarat calon anggota BPD baik lakicalon anggota BPD baik lakicalon anggota BPD baik laki calon anggota BPD baik lakicalon anggota BPD baik lakicalon anggota BPD baik lakicalon anggota BPD baik lakicalon anggota BPD baik lakicalon anggota BPD baik lakicalon anggota BPD baik lakicalon anggota BPD baik lakicalon anggota BPD baik lakicalon anggota BPD baik lakicalon anggota BPD baik lakicalon anggota BPD baik lakicalon anggota BPD baik laki calon anggota BPD baik lakicalon anggota BPD baik lakicalon anggota BPD baik laki calon anggota BPD baik lakicalon anggota BPD baik laki calon anggota BPD baik lakicalon anggota BPD baik laki-laki maupun perempuan yang berasa laki maupun perempuan yang berasalaki maupun perempuan yang berasa laki maupun perempuan yang berasalaki maupun perempuan yang berasalaki maupun perempuan yang berasalaki maupun perempuan yang berasalaki maupun perempuan yang berasalaki maupun perempuan yang berasalaki maupun perempuan yang berasalaki maupun perempuan yang berasalaki maupun perempuan yang berasalaki maupun perempuan yang berasalaki maupun perempuan yang berasalaki maupun perempuan yang berasalaki maupun perempuan yang berasalaki maupun perempuan yang berasalaki maupun perempuan yang berasalaki maupun perempuan yang berasalaki maupun perempuan yang berasalaki maupun perempuan yang berasalaki maupun perempuan yang berasalaki maupun perempuan yang berasalaki maupun perempuan yang berasalaki maupun perempuan yang berasalaki maupun perempuan yang berasalaki maupun perempuan yang berasalaki maupun perempuan yang berasalaki maupun perempuan yang berasalaki maupun perempuan yang berasalaki maupun perempuan yang berasal dari l dari l dari l dari l dari l dari wilayah pemilihan dalam Dwilayah pemilihan dalam D wilayah pemilihan dalam Dwilayah pemilihan dalam Dwilayah pemilihan dalam Dwilayah pemilihan dalam Dwilayah pemilihan dalam Dwilayah pemilihan dalam Dwilayah pemilihan dalam Dwilayah pemilihan dalam D wilayah pemilihan dalam Dwilayah pemilihan dalam Dwilayah pemilihan dalam Dwilayah pemilihan dalam Dwilayah pemilihan dalam Dwilayah pemilihan dalam D wilayah pemilihan dalam Dwilayah pemilihan dalam Dwilayah pemilihan dalam Desa .
Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3) Ayat (3)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4) Ayat (4)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Pasal 8Pasal 8Pasal 8Pasal 8Pasal 8 Pasal 8
Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1) Ayat (1)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2) Ayat (2)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3) Ayat (3)
Cukup JelasCukup JelasCukup JelasCukup JelasCukup JelasCukup JelasCukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas
Pasal 9Pasal 9Pasal 9Pasal 9Pasal 9 Pasal 9
AyatAyatAyatAyat (1) (1)
Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas. Cukup Jelas. Cukup Jelas.Cukup Jelas.
Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2) Ayat (2)
Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas. Cukup Jelas. Cukup Jelas.Cukup Jelas.
Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3) Ayat (3)
Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas. Cukup Jelas. Cukup Jelas.Cukup Jelas.
Ayat (Ayat (Ayat (Ayat (Ayat (Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “toko Yang dimaksud dengan “toko Yang dimaksud dengan “toko Yang dimaksud dengan “toko Yang dimaksud dengan “toko Yang dimaksud dengan “toko Yang dimaksud dengan “toko Yang dimaksud dengan “toko Yang dimaksud dengan “toko Yang dimaksud dengan “toko Yang dimaksud dengan “toko Yang dimaksud dengan “toko Yang dimaksud dengan “toko Yang dimaksud dengan “toko Yang dimaksud dengan “toko Yang dimaksud dengan “toko Yang dimaksud dengan “toko Yang dimaksud dengan “toko Yang dimaksud dengan “toko Yang dimaksud dengan “toko Yang dimaksud dengan “toko Yang dimaksud dengan “toko Yang dimaksud dengan “toko Yang dimaksud dengan “toko h masyarakat lainnya” misalnya: masyarakat lainnya” misalnya: masyarakat lainnya” misalnya: masyarakat lainnya” misalnya: masyarakat lainnya” misalnya: masyarakat lainnya” misalnya: masyarakat lainnya” misalnya: masyarakat lainnya” misalnya: masyarakat lainnya” misalnya: masyarakat lainnya” misalnya: masyarakat lainnya” misalnya: masyarakat lainnya” misalnya: masyarakat lainnya” misalnya: masyarakat lainnya” misalnya: masyarakat lainnya” misalnya: masyarakat lainnya” misalnya: masyarakat lainnya” misalnya: masyarakat lainnya” misalnya: masyarakat lainnya” misalnya: masyarakat lainnya” misalnya: masyarakat lainnya” misalnya: masyarakat lainnya” misalnya: masyarakat lainnya” misalnya: masyarakat lainnya” misalnya: masyarakat lainnya” misalnya: ketua etua etua etua etua RT/RW, dan perwakilan kelompokRT/RW, dan perwakilan kelompokRT/RW, dan perwakilan kelompokRT/RW, dan perwakilan kelompokRT/RW, dan perwakilan kelompokRT/RW, dan perwakilan kelompokRT/RW, dan perwakilan kelompokRT/RW, dan perwakilan kelompokRT/RW, dan perwakilan kelompokRT/RW, dan perwakilan kelompokRT/RW, dan perwakilan kelompokRT/RW, dan perwakilan kelompokRT/RW, dan perwakilan kelompokRT/RW, dan perwakilan kelompokRT/RW, dan perwakilan kelompokRT/RW, dan perwakilan kelompokRT/RW, dan perwakilan kelompokRT/RW, dan perwakilan kelompok RT/RW, dan perwakilan kelompokRT/RW, dan perwakilan kelompokRT/RW, dan perwakilan kelompokRT/RW, dan perwakilan kelompokRT/RW, dan perwakilan kelompok RT/RW, dan perwakilan kelompokRT/RW, dan perwakilan kelompokRT/RW, dan perwakilan kelompokRT/RW, dan perwakilan kelompok-kelompok masyarakat setempat.kelompok masyarakat setempat.kelompok masyarakat setempat. kelompok masyarakat setempat.kelompok masyarakat setempat.kelompok masyarakat setempat.kelompok masyarakat setempat.kelompok masyarakat setempat.kelompok masyarakat setempat.kelompok masyarakat setempat.kelompok masyarakat setempat.kelompok masyarakat setempat.kelompok masyarakat setempat.kelompok masyarakat setempat.kelompok masyarakat setempat.kelompok masyarakat setempat.kelompok masyarakat setempat.kelompok masyarakat setempat.kelompok masyarakat setempat.kelompok masyarakat setempat.kelompok masyarakat setempat.kelompok masyarakat setempat.kelompok masyarakat setempat.kelompok masyarakat setempat.kelompok masyarakat setempat.kelompok masyarakat setempat.kelompok masyarakat setempat.kelompok masyarakat setempat.
Ayat (5)Ayat (5)Ayat (5)Ayat (5)Ayat (5)Ayat (5) Ayat (5)
Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas. Cukup Jelas. Cukup Jelas.Cukup Jelas.
Ayat (6)Ayat (6)Ayat (6)Ayat (6)Ayat (6)Ayat (6) Ayat (6)
Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas. Cukup Jelas. Cukup Jelas.Cukup Jelas.
AyatAyatAyatAyat (7) (7)
Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas. Cukup Jelas. Cukup Jelas.Cukup Jelas.
Pasal 10 Pasal 10 Pasal 10 Pasal 10 Pasal 10 Pasal 10 Pasal 10 Pasal 10
Ayat (1) Ayat (1) Ayat (1) Ayat (1) Ayat (1) Ayat (1) Ayat (1)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (3) Ayat (3) Ayat (3) Ayat (3) Ayat (3) Ayat (3) Ayat (3)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Pasal 11Pasal 11Pasal 11Pasal 11Pasal 11 Pasal 11Pasal 11
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Pasal 12Pasal 12Pasal 12Pasal 12Pasal 12 Pasal 12Pasal 12
Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1) Ayat (1)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2) Ayat (2)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Pasal 13Pasal 13Pasal 13Pasal 13Pasal 13 Pasal 13Pasal 13
Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1) Ayat (1)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (3) yat (3) yat (3) yat (3) yat (3) yat (3) yat (3) yat (3) yat (3)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Pasal 14Pasal 14Pasal 14Pasal 14Pasal 14 Pasal 14Pasal 14
Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1) Ayat (1)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2) Ayat (2)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3) Ayat (3)
Cukup JelasCukup JelasCukup JelasCukup JelasCukup JelasCukup JelasCukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas
Pasal 15Pasal 15Pasal 15Pasal 15Pasal 15 Pasal 15Pasal 15
Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1) Ayat (1)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2) Ayat (2)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Pasal 16Pasal 16Pasal 16Pasal 16Pasal 16 Pasal 16Pasal 16
Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1) Ayat (1)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2) Ayat (2)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Pasal 17Pasal 17Pasal 17Pasal 17Pasal 17 Pasal 17Pasal 17
Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1) Ayat (1)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2) Ayat (2)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (Ayat (Ayat (Ayat (Ayat (Ayat (3)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Pasal 18Pasal 18Pasal 18Pasal 18Pasal 18 Pasal 18Pasal 18
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Pasal 19Pasal 19Pasal 19Pasal 19Pasal 19 Pasal 19Pasal 19
Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1) Ayat (1)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2) Ayat (2)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Pasal 20Pasal 20Pasal 20Pasal 20Pasal 20 Pasal 20Pasal 20
Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1) Ayat (1)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2) Ayat (2)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3) Ayat (3)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4) Ayat (4)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (5)Ayat (5)Ayat (5)Ayat (5)Ayat (5)Ayat (5) Ayat (5)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (6)Ayat (6)Ayat (6)Ayat (6)Ayat (6)Ayat (6) Ayat (6)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (7)Ayat (7)Ayat (7)Ayat (7)Ayat (7)Ayat (7) Ayat (7)
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
Pasal 21Pasal 21Pasal 21Pasal 21Pasal 21 Pasal 21Pasal 21
Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1) Ayat (1)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2) Ayat (2)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3) Ayat (3)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Pasal 22Pasal 22Pasal 22Pasal 22Pasal 22 Pasal 22Pasal 22
Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1) Ayat (1)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2) Ayat (2)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Pasal 23Pasal 23Pasal 23Pasal 23Pasal 23 Pasal 23Pasal 23
Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1) Ayat (1)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2) Ayat (2)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3) Ayat (3)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4) Ayat (4)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (5)Ayat (5)Ayat (5)Ayat (5)Ayat (5)Ayat (5) Ayat (5)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Pasal 24Pasal 24Pasal 24Pasal 24Pasal 24 Pasal 24Pasal 24
Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1) Ayat (1)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2) Ayat (2)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Pasal 25Pasal 25Pasal 25Pasal 25Pasal 25 Pasal 25Pasal 25
Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1) Ayat (1)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2) Ayat (2)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Pasal 26Pasal 26Pasal 26Pasal 26Pasal 26 Pasal 26Pasal 26
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Pasal 27Pasal 27Pasal 27Pasal 27Pasal 27 Pasal 27Pasal 27
Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1) Ayat (1)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2) Ayat (2)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3) Ayat (3)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4) Ayat (4)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (5)Ayat (5)Ayat (5)Ayat (5)Ayat (5)Ayat (5) Ayat (5)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Pasal 28Pasal 28Pasal 28Pasal 28Pasal 28 Pasal 28Pasal 28
Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1) Ayat (1)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2) Ayat (2)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3) Ayat (3)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4) Ayat (4)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Pasal 29Pasal 29Pasal 29Pasal 29Pasal 29 Pasal 29Pasal 29
Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1) Ayat (1)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2) Ayat (2)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Pasal 30Pasal 30Pasal 30Pasal 30Pasal 30 Pasal 30Pasal 30
Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1) Ayat (1)
Staf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugas Staf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugas Staf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugasStaf Sekretariat BPD bertugas untuk membantu kelancaran tugas-tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan tugas BPD serta sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan BPD. Staf SekretariaBPD. Staf SekretariaBPD. Staf Sekretaria BPD. Staf SekretariaBPD. Staf SekretariaBPD. Staf SekretariaBPD. Staf SekretariaBPD. Staf SekretariaBPD. Staf SekretariaBPD. Staf SekretariaBPD. Staf SekretariaBPD. Staf SekretariaBPD. Staf SekretariaBPD. Staf SekretariaBPD. Staf SekretariaBPD. Staf SekretariaBPD. Staf SekretariaBPD. Staf Sekretaria t BPD mendapatkan penghasilan yang dibebankan t BPD mendapatkan penghasilan yang dibebankan t BPD mendapatkan penghasilan yang dibebankan t BPD mendapatkan penghasilan yang dibebankan t BPD mendapatkan penghasilan yang dibebankan t BPD mendapatkan penghasilan yang dibebankan t BPD mendapatkan penghasilan yang dibebankan t BPD mendapatkan penghasilan yang dibebankan t BPD mendapatkan penghasilan yang dibebankan t BPD mendapatkan penghasilan yang dibebankan t BPD mendapatkan penghasilan yang dibebankan t BPD mendapatkan penghasilan yang dibebankan t BPD mendapatkan penghasilan yang dibebankan t BPD mendapatkan penghasilan yang dibebankan t BPD mendapatkan penghasilan yang dibebankan t BPD mendapatkan penghasilan yang dibebankan t BPD mendapatkan penghasilan yang dibebankan t BPD mendapatkan penghasilan yang dibebankan t BPD mendapatkan penghasilan yang dibebankan t BPD mendapatkan penghasilan yang dibebankan t BPD mendapatkan penghasilan yang dibebankan t BPD mendapatkan penghasilan yang dibebankan t BPD mendapatkan penghasilan yang dibebankan t BPD mendapatkan penghasilan yang dibebankan t BPD mendapatkan penghasilan yang dibebankan t BPD mendapatkan penghasilan yang dibebankan t BPD mendapatkan penghasilan yang dibebankan t BPD mendapatkan penghasilan yang dibebankan t BPD mendapatkan penghasilan yang dibebankan t BPD mendapatkan penghasilan yang dibebankan t BPD mendapatkan penghasilan yang dibebankan t BPD mendapatkan penghasilan yang dibebankan t BPD mendapatkan penghasilan yang dibebankan t BPD mendapatkan penghasilan yang dibebankan t BPD mendapatkan penghasilan yang dibebankan t BPD mendapatkan penghasilan yang dibebankan t BPD mendapatkan penghasilan yang dibebankan t BPD mendapatkan penghasilan yang dibebankan t BPD mendapatkan penghasilan yang dibebankan t BPD mendapatkan penghasilan yang dibebankan t BPD mendapatkan penghasilan yang dibebankan t BPD mendapatkan penghasilan yang dibebankan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan pada APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.keuangan Desa.keuangan Desa.keuangan Desa.keuangan Desa.keuangan Desa.keuangan Desa.keuangan Desa.keuangan Desa.keuangan Desa. keuangan Desa.keuangan Desa.keuangan Desa.
Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2) Ayat (2)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Pasal 31Pasal 31Pasal 31Pasal 31Pasal 31 Pasal 31Pasal 31
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Pasal 32Pasal 32Pasal 32Pasal 32Pasal 32 Pasal 32Pasal 32
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Pasal 33Pasal 33Pasal 33Pasal 33Pasal 33 Pasal 33Pasal 33
Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1) Ayat (1)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2) Ayat (2)
CukupCukupCukupCukupCukup jelas. jelas. jelas.jelas.
Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3) Ayat (3)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4) Ayat (4)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (5)Ayat (5)Ayat (5)Ayat (5)Ayat (5)Ayat (5) Ayat (5)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Pasal 34Pasal 34Pasal 34Pasal 34Pasal 34 Pasal 34Pasal 34
Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1) Ayat (1)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2) Ayat (2)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal 35
Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1) Ayat (1)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2) Ayat (2)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3) Ayat (3)
Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas. Cukup Jelas. Cukup Jelas.Cukup Jelas.
Pasal 36Pasal 36Pasal 36Pasal 36Pasal 36 Pasal 36Pasal 36
Ayat (Ayat (Ayat (Ayat (Ayat (Ayat (1)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2) Ayat (2)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3) Ayat (3)
Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas. Cukup Jelas. Cukup Jelas.Cukup Jelas.
Pasal 37Pasal 37Pasal 37Pasal 37Pasal 37 Pasal 37Pasal 37
Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1) Ayat (1)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2) Ayat (2)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3) Ayat (3)
Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas. Cukup Jelas. Cukup Jelas.Cukup Jelas.
Pasal 38Pasal 38Pasal 38Pasal 38Pasal 38 Pasal 38Pasal 38
Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1) Ayat (1)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2) Ayat (2)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3) Ayat (3)
Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas. Cukup Jelas. Cukup Jelas.Cukup Jelas.
Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4) Ayat (4)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (5)Ayat (5)Ayat (5)Ayat (5)Ayat (5)Ayat (5) Ayat (5)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (6)Ayat (6)Ayat (6)Ayat (6)Ayat (6)Ayat (6) Ayat (6)
Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas. Cukup Jelas. Cukup Jelas.Cukup Jelas.
Pasal 39Pasal 39Pasal 39Pasal 39Pasal 39 Pasal 39Pasal 39
Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1) Ayat (1)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2) Ayat (2)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Pasal 40Pasal 40Pasal 40Pasal 40Pasal 40 Pasal 40Pasal 40
Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1) Ayat (1)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2) Ayat (2)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3) Ayat (3)
Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas. Cukup Jelas. Cukup Jelas.Cukup Jelas.
Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4) Ayat (4)
Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas. Cukup Jelas. Cukup Jelas.Cukup Jelas.
Pasal 41Pasal 41Pasal 41Pasal 41Pasal 41 Pasal 41Pasal 41
Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1) Ayat (1)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2) Ayat (2)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3) Ayat (3)
Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas. Cukup Jelas. Cukup Jelas.Cukup Jelas.
Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4) Ayat (4)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (5)Ayat (5)Ayat (5)Ayat (5)Ayat (5)Ayat (5) Ayat (5)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Pasal 42Pasal 42Pasal 42Pasal 42Pasal 42 Pasal 42Pasal 42
Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1) Ayat (1)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2) Ayat (2)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3) Ayat (3)
Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas. Cukup Jelas. Cukup Jelas.Cukup Jelas.
Pasal 43Pasal 43Pasal 43Pasal 43Pasal 43 Pasal 43Pasal 43
Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas. Cukup Jelas. Cukup Jelas.Cukup Jelas.
Pasal 44Pasal 44Pasal 44Pasal 44Pasal 44 Pasal 44Pasal 44
Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1) Ayat (1)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2) Ayat (2)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
AyaAyaAyat (3)t (3)t (3) t (3)
Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas. Cukup Jelas. Cukup Jelas.Cukup Jelas.
Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4) Ayat (4)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (5)Ayat (5)Ayat (5)Ayat (5)Ayat (5)Ayat (5) Ayat (5)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Pasal 45Pasal 45Pasal 45Pasal 45Pasal 45 Pasal 45Pasal 45
Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1) Ayat (1)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2) Ayat (2)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3) Ayat (3)
Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas. Cukup Jelas. Cukup Jelas.Cukup Jelas.
Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4) Ayat (4)
Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas. Cukup Jelas. Cukup Jelas.Cukup Jelas.
Pasal 46Pasal 46Pasal 46Pasal 46Pasal 46 Pasal 46Pasal 46
Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1) Ayat (1)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2) Ayat (2)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3) Ayat (3)
Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas. Cukup Jelas. Cukup Jelas.Cukup Jelas.
Pasal 47Pasal 47Pasal 47Pasal 47Pasal 47 Pasal 47Pasal 47
Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas. Cukup Jelas. Cukup Jelas.Cukup Jelas.
Pasal 48Pasal 48Pasal 48Pasal 48Pasal 48 Pasal 48Pasal 48
Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1) Ayat (1)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2) Ayat (2)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3) Ayat (3)
Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas. Cukup Jelas. Cukup Jelas.Cukup Jelas.
Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4) Ayat (4)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (5)Ayat (5)Ayat (5)Ayat (5)Ayat (5)Ayat (5) Ayat (5)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Pasal 49Pasal 49Pasal 49Pasal 49Pasal 49 Pasal 49Pasal 49
Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1) Ayat (1)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2) Ayat (2)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3) Ayat (3)
Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas. Cukup Jelas. Cukup Jelas.Cukup Jelas.
Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4) Ayat (4)
Cukup JCukup JCukup JCukup JCukup JCukup JCukup Jelas.elas. elas.elas.
Pasal 50Pasal 50Pasal 50Pasal 50Pasal 50 Pasal 50Pasal 50
Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1) Ayat (1)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2) Ayat (2)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3)Ayat (3) Ayat (3)
Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas. Cukup Jelas. Cukup Jelas.Cukup Jelas.
Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4)Ayat (4) Ayat (4)
Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas. Cukup Jelas. Cukup Jelas.Cukup Jelas.
Pasal 51Pasal 51Pasal 51Pasal 51Pasal 51 Pasal 51Pasal 51
Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1)Ayat (1) Ayat (1)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2)Ayat (2) Ayat (2)
Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.Cukup jelas.
Pasal 52
Huruf a
Yang dimaksud dengan meminta “keterangan” adalah permintaan yang bersifat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, bukan dalam rangka laporan pertanggungjawaban Petinggi.
Huruf b  Cukup Jelas.
Huruf c  Cukup Jelas.
Pasal 53
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas.
Ayat (4) Cukup Jelas.
Pasal 55
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas.
Pasal 56
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas.
Pasal 57
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas.
Ayat (4) Cukup Jelas.
Pasal 58
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas.
Ayat (4) Cukup Jelas.
Pasal 59 Cukup Jelas.
Pasal 60
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 61 Cukup Jelas.
Pasal 62
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas.
Ayat (4) Cukup Jelas.
Pasal 63
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 64 Cukup Jelas.
Pasal 65
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup Jelas.
Ayat (7) Cukup jelas.
Ayat (8) Cukup jelas.
Pasal 66
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 67 Cukup jelas.
Pasal 68 Cukup Jelas.
Pasal 69 Cukup Jelas.
Pasal 70 Cukup Jelas.
Pasal 71
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 72 Cukup Jelas.
Pasal 73 Cukup Jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 7